Perkembangan Politik Dan Ekonomi Pada Masa Orde Lama Dan Orde Baru - Firhan Afriansyah

Perkembangan Politik Dan Ekonomi Pada Masa Orde Lama Dan Orde Baru

Orde lama

     Era ini berlangsung dari tahun 1945-1966 dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno,soekarno menggunakan sistem pemerintahan presidesial.Pada sistem ini hubungan kekuasaan antara presiden dan legislatif adalah hubungan yang saling kontrol.

      Fungsi saling kontrol ini terletak pada perimbangan kekuasaan dalam lahirnya perundang-undangan dan kebijakan negara. Kemudian pada pengawasan anggaran dan jalannya pemerintahan. 

1.Sistem liberal

  Sistem liberal dimana sebagian besar keputusan dalam perekonomian ditentukan oleh masing-masing individu, bukan lembaga atau organisasi bahkan pemerintah yang menentukan.Sistem ini mencakup kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi.

2.Sistem demokrasi 

  Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Pada masa demokrasi terpimpin ini banyak terjadi penyimpangan yang menimbulkan beberapa peristiwa besar di Indonesia. Penyimpangan itu seperti, presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955, serta MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup.

  Demokrasi adalah suatu cara dalam membentuk pemerintahan yang memberikan hak kepada rakayat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan. Demokrasi yang diinginkan Soekarno tidak ingin meniru demokrasi modern yang lahir dari Revolusi Prancis. Karena, demokrasi yang dihasilkan oleh Revolusi Prancis hanya menguntungkan kaum borjuis dan menjadi tempat tumbuhnya kapitalisme. Suakrno mengonsepsikan sendiri demokrasi yang menurutnya cocok untuk Indonesia dan tertuang dalam pemikirannya, yaitu marhaenisme.Sistem demokrasi ada dua jenis yaitu:

1. Demokrasi Parlementer

                 Setelah merdeka Indonesia mengadopsi undang-undang baru yang terdiri dari sistem parlemen di mana dewan eksekutifnya dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada MPR atau parlemen.

   

  2. Demokrasi Terpimpin

            Sejak 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno berkuasa dalam rezim yang otoriter di bawah label “Demokrasi Terpimpin”. Dia juga menggeser kebijakan luar negeri Indonesia menuju non-blok, dan kebijakan tersebut didukung para pemimpin penting negara-negara bekas jajahan yang menolak aliansi resmi dengan Blok Uni Timur / Soviet maupun Blok Barat / Eropa dan Amerika. Selain menyatakan dukungannya terhadap Soekarno, Para pemimpin tersebut juga berkumpul di Bandung pada tahun 1955 dalam KTT Asia-Afrika untuk mendirikan fondasi yang kelak menjadi Gerakan Non-Blok.

Orde Baru 

Orde-baru dilatar belakangi oleh peristiwa kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI terhadap kebijakan pemerintah saat ini. Hingga pada tanggal 30 September 1965 terjadi peculikan beberapa Jendral TNI yang kemudian disiksa, dan dibunuh oleh para pemberontak tersebut.

Pada waktu itu, kerusuhan juga terjadi di banyak daerahdi Indonesia sehinga keamanan negara sangat rentan. Hal inilah yang membuat pengaruh pada masyarakat dan menganggap kekuasaan Soekarno melemah. Masyarakat kerap kali melakukan demonstrasi di berbagai tempat dengan tuntutan sebagai berikut:

• Membubarkan PKI dan organisasi-organisasi serupa pendukungnya seperti Gerwani, Lekra, BTI, Pemuda Rakyat, dan lain sebagainya.

• Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI

•  Menurunkan harga-harga sembako.       

Karena demontrasi tersebut maka presiden Soekarno menindaklanjutinya dengan melakukan reshuffle Kabinet Dwikora. Tetapi, upaya tersebut dianggap mengecewakan karena masih ada unsur komunis dalam kabinet baru. Karena terus didesak akhirnya presiden Soekarno memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai presiden.

 Tepat tanggal 11 Maret 1966 Soekarno menandatangani SUPERSEMAR, yang isinya Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia. Akhirnya pada tanggal 22 Februari 1967 Soeharta diangkat menjadi presiden RI ke-2 secara resmi, yaitu melalui Ketetapan MPRS No. XV / MPRS / 1966 dan sidang istimewa MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara).

Perkembangan Politik Masa Orde Baru

1. Pelaksanaan pemilu 1971

 Pemilu yang diatur dengan SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan diselenggarakan pada tahun 1971 ini, berbeda halnya dengan pemilu tahun 1955 pada orde revolusi atau orde lama. Dalam pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak pada salah satu peserta Pemilu yakni Golkar. Jadi, Golkar lah yang selalu memenangkan pemilu di tahun berikutnya yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, sampai 1997.

2. Penyederhanaan Partai Politik

Penyederhanaan partai politik terdiri dari dua partai serta satu golongan karya yaitu:

· 1.) Partai Persatuan Pembangunan/PPP koalisi dari partai Nahdlatul Ulama, Perti, PSII dan Parmusi.

· 2.) Partai Demokrasi Indonesia koalisi dari partai Nasional Indonesia, partai Murba, partai Katolik, IPKI dan Parkindo.

· 3.) Golongan Karya atau Golkar.

3. Dwifungsi ABR

Dwifungsi ABRI merupakan peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik. Peran sebagai kekuatan sosial politik ABRI ditugaskan untuk mampu berperan aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga mempunyai wakil dalam MPR yang diketahui sebagai Fraksi ABRI, sehingga posisinya pada masa Orde Baru sangat dominan.

4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P-4)

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) atau Ekaprasetia Pancakarsa, mempunyai tujuan untuk memberi pemahaman pada semua lapisan masyarakat tentang Pancasila. Seluruh organisasi tidak diperkenankan memakai ideologi selain Pancasila, bahkan dilaksanakan penataran P4 bagi para pegawai negeri sipil.

Pemilu yang telah diatur dengan SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan diselenggarakan pada tahun 1971 ini, berbeda halnya dengan pemilu tahun 1955 pada orde revolusi atau orde lama. Dalam pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak pada salah satu peserta Pemilu yakni Golkar. Jadi, Golkar lah yang selalu memenangkan pemilu di tahun berikutnya yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, sampai 1997.

1. Rencana pembangunan 5ima tahun/Repelita

Pada April 1969, pemerintah merancang Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dengan tujuan untuk meningkatkan sarana dalam ekonomi, kegiatan ekonomi dan kebutuhan sandang serta pangan. Sistem Repelita akan dievaluasi selama lima tahun sekali.

A. Repelita I pada tanggal 1 April 1969-31 Maret 1974

Sasaran utama yang akan diraih adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik sebesar 3 hingga 5,7%, sementara tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%. Namun, kebijakan pada masa Repelita I dirasa hanya menguntungkan pihak investor Jepang serta golongan orang-orang kaya saja. Hal ini membangkitkan munculnya peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari/ Malari.

B. Repelita II pada tanggal 1 April 1974 - 31 Maret 1979

Mengutamakan sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

C. Repelita III pada tanggal 1 April 1979-31 Maret 1984

Repelita III menegaskan pada Trilogi Pembangunan dengan memusatkan pada asas pemerataan, yaitu:

Pemerataan akan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

Pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan dan pelayanan.

Pemerataan pembagian penghasilan.

Pemerataan kesempatan bekerja.

Pemerataan kesempatan dalam berusaha.

Pemerataan kesempatan bergabung dalam pembangunan.

Pemerataan dalam penyebaran pembangunan.

Pemerataan dalam memperoleh keadilan.

D. Repelita IV pada tanggal 1 April 1984 - 31 Maret 1989

Memusatkan pada sektor pertanian ke arah swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang bisa menghasilkan mesin sendiri.

E. Repelita V pada tanggal 1 April 1989-31 Maret 1994

Memfokuskan pada sektor pertanian untuk meningkatkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja dan cakap menghasilkan mesin-mesin sendiri.

F. Repelita VI dimulai pada tahun 1994

Pembangunan berpusat pada pada sektor ekonomi, industri, pertanian dan peningkatan potensi sumber daya manusia.

2. Revolusi Hijau

Revolusi Hijau pada hakikatnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari sistem tradisional/peasant ke sistem modern /farmers. Guna meningkatkan produksi pertanian biasanya dilancarkan empat usaha pokok, yang terdiri dari :

1. Intensifikasi

Intensifikasi yakni penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk mengoptimalkan lahan yang ada untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Perubahan ini dilangsungkan melewati program Panca Usaha Tani yang terdiri dari:

Pemilihan dan pemakaian bibit/varietas unggul.

Pemupukan yang pas.

Pengairan yang pas.

Pemberantasan hama dengan intensif .

Teknik/Cara penanaman yang baik.

2. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi yakni perluasan lahan pertanian untuk mendapatkan hasil pertanian yang lebih maksimal.

3. Diversifikasi

Diversifikasi atau keanekaragaman usaha tani.

4. Rehabilitasi

Rehabilitasi yakni pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang telah kritis.